Pengertian Pajak Funfsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Posted by

Pengertian Pajak atau Devinisi Pajak, Devinisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH:
Iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak dapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.
Definisi lain dari pajak sendiri adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan sebagai public saving yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan public investment.

Apabila dilihat dari sisi propektif ekonomi maka pajak adalah beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector public yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan individu dalam kepentingan menguasai sumber daya dan bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pajak di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai beberapa cirri-ciri utama yaitu pajak dipungut dan diatur oleh undang-undang sebagai pedoman pelaksanaanya, pajak tidak menghasilkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi individu yang membayarkannya, pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pajak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan apabila ada surplus digunakan sebagai public investment.

Dari devinisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran berupa uang bukan barang.
2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaanya.
3) Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi di atas, pajak mempunyai dua fungsi untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran umum.
1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2) Fungsi Mengatur (Regulair)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
a) Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undan-Undang
Untuk mewujudkan pemungutan yang adil. Pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Untuk itu pemungutan pajak harus di dasarkan undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas undang-undang, yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945.
c) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak tidak boleh menggagu kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.
d) Pemungutan pajak harus efisien
Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN.
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pepajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.

Teori Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori teori tersebut antara lain adalah :
i. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan jaminan perlindungan tersebut.
ii. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka tinggi pajak yang harus di bayar.
iii. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu :
– Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
– Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meterill yang harus dipenuhi.
iv. Teori Bakti
v. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.
vi. Teori Asas Daya Beli
Teori keadilan trletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk ruah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih di utamakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*